Mengacudari pengertian PT yang sudah dijelaskan sebelumnya, berikut merupakan ciri – ciri PT: Tujuan pendiriannya adalah untuk mencari keuntungan ( Profit oriented ). Perseroan Terbatas atau PT mempunyai fungsi komersial dan fungsi ekonomi. Modal PT berasal dari dari saham – saham dan obligasi.Perbedaan Hak dan Kewajiban – Di dunia ini ada banyak hal yang penting dan harus dimengerti oleh setiap individu. Salah satu hal yang penting untuk dimengerti adalah hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban menjadi dua komponen yang tak mungkin dapat dipisahkan dalam kehidupan ini. Pasalnya kedua istilah ini sudah merekat satu sama lain dan selalu dikaitkan dengan berbagai macam aspek kehidupan. Karena kedua hal ini saling melekat satu sama lain bukan berarti kedua hal ini tidak memiliki perbedaan. Hak dan kewajiban memiliki beberapa perbedaan utama didalamnya, perbedaan tersebut berwujud seperti hak adalah segala hal yang merujuk pada sesuatu yang kita dapatkan, sedangkan kewajiban adalah segala hal yang merujuk pada sesuatu yang harus kita kerjakan. Perbedaan antara hak dan kewajiban inilah yang membuat dua hal ini memiliki fungsi penting dalam kehidupan masyarakat. Hak dan kewajiban juga berpotensi memberikan suatu kestabilitasan serta kekuatan pada masyarakat tersebut. Kedua hal ini juga berfokus untuk mengembangkan kesadaran sosial setiap individu bahwa mereka adalah makhluk sosial. Kesadaran sosial tersebut berfungsi untuk menciptakan suatu hak individu yang biasa disebut dengan kebebasan. Sedangkan untuk kewajiban, biasanya kita menyamakan kewajiban dengan tanggung jawab. Tanggung jawab ini berwujud seperti bentuk tanggung jawab kita sebagai warga negara. Kedua pengertian singkat tersebut sudah jelas menyatakan bahwa adanya keterkaitan yang erat antara hak dan kewajiban. Sebelum mempelajari lebih dalam mengenai perbedaan hak dan kewajiban, akan kurang afdol jika kita tidak menyinggung mengenai definisi dari kedua hal tersebut. Apa itu Hak?1. Hak legal2. Hak moralApa itu Kewajiban?1. Kewajiban hukum2. Kewajiban moralPerbedaan Hak dan Kewajiban1. Arti Hak dan Kewajiban2. Fungsi Hak dan Kewajiban3. Ditujukan Untuk Siapa4. Hubungan Terhadap Masyarakat5. Ketetapan6. LandasanKategori SosiologiMateri Sosiologi Apa itu Hak? Untuk dapat membedakan antara hak dan kewajiban, tentu kita harus mengenal dan mengerti dulu apa sih arti dari hak itu. Hak dapat diartikan sebagai kesempatan untuk dapat melakukan bahkan memiliki sesuatu yang kita inginkan. Hak dapat memberikan berbagai potensi kepada suatu individu untuk membuat mereka sadar mengenai apa yang mereka dapat/boleh dilakukan dan yang tidak dapat/boleh mereka lakukan. Hak sendiri terdapat di berbagai aspek kehidupan, seperti dalam kehidupan bermasyarakat dan dalam suatu kelompok budaya. Terciptanya hak pun juga didorong oleh beberapa faktor pendukung seperti adanya batasan sosial, etika bahkan hukum. Berbicara tentang hak, pasti akan langsung terbesit sebuah pernyataan yang menyatakan bahwa hak adalah suatu perangkat universal yang melekat pada individu sejak mereka dilahirkan ke dunia. Perangkat universal itu berlaku untuk setiap individu tanpa memandang jenis kelamin, agama, budaya, kelompok etnis atau kebangsaan yang mereka punya. Hak dengan ciri-ciri diatas biasanya disebut dengan hak asasi manusia yang dapat disingkat HAM. HAM atau hak asasi manusia ini berwujud hukum yang memiliki pengaruh besar dan berlaku untuk setiap manusia atau individu yang hidup tanpa adanya diskriminasi perbedaan. Menjadi salah satu kewajiban suatu negara untuk dapat menerapkan HAM ini. Bukan tanpa alasan, hak asasi manusia dapat memberikan pengaruh tersendiri terhadap terciptanya suasana aman dan tentram dalam suatu negara itu. Hak sendiri memiliki beberapa jenis sendiri, seperti Ada juga jenis hak menurut sumbernya, yaitu 1. Hak legal Hak yang berlandaskan dan berasal dari hukum yang ada, seperti undang-undang, hukum-hukum, peraturan, arsip legal, dan lain sebagainya. Hak dengan jenis ini memiliki kriteria yang lebih memfokuskan pada hukum atau sosial. Kita dapat ambil contoh, seperti hak berpendapat, hak berbicara keluarga, hak mendapatkan kasih sayang keluarga, hak mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan perlakuan yang sama, hak hidup layak, hak mempertahankan wilayah negara, dan lain sebagainya. 2. Hak moral Berbeda dengan hak legal, hak moral berlandas dan berasal dari budaya, prinsip atau peraturan dari suatu etnis. Hak moral memiliki sifat yang cenderung merujuk pada seorang individu saja. hak moral biasanya berwujud seperti komunikasi antara sang pencipta kepada seorang individu untuk melakukan hal-hal yang baik sesuai moralnya. Hak dipercaya sebagai dasar dari terciptanya fungsi dan kestabilan sebuah masyarakat yang bertindak efektif. Kita dapat ambil contoh, seperti memberikan beberapa hal anak-anak, seperti hal untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk dicintai dan disayangi oleh kedua orangtuanya, serta hak untuk dirawat hingga dewasa oleh kedua orangtuanya. Memberikan hak-hak diatas tentu akan membuat anak-anak tumbuh menjadi pribadi yang baik di masa yang akan datang, karena mereka mendapatkan kesempatan untuk menikmati hak mereka semasa kecil. Dengan begitu, anak-anak yang sudah dewasa nanti akan melaksanakan kewajibannya dengan baik pula. Itulah arti dari hak, setelah mengetahui arti dan beberapa jenis hak, pasti Anda akan bertanya-tanya mengenai apa sih kewajiban itu? Karena sedari tadi kita sudah menyinggungnya saat sedang menjelaskan arti dan jenis dari hak. Nah berikut ini akan kami sampaikan, apa sih arti dari hak itu? Tiba saatnya untuk membahas mengenai arti dari kewajiban. Kewajiban sendiri dapat diartikan sebagai sebuah keharusan yang harus dilakukan seorang individu untuk melakukan sesuatu guna memenuhi keharusan tersebut, kewajiban sendiri memiliki beberapa pengelompokan dalam pelaksanaannya. Pengelompokan tersebut, seperti dikelompokkan atas aspek hukum, moral, karena kebutuhan, karena memang sudah menjadi tugas wajib dari individu tersebut, dan lain sebagainya. Ada juga jenis kewajiban menurut sumbernya, yaitu 1. Kewajiban hukum Kewajiban hukum berbentuk tanggung jawab yang sudah terikat dengan hukum yang ada. Setiap individu di suatu negara sudah terikat dengan kewajiban hukum yang berlaku di negara tersebut, kewajiban itu disebut dengan kewajiban hukum. Kewajiban hukum membuat seorang individu dikenai sanksi apabila tidak melaksanakan kewajiban tersebut 2. Kewajiban moral Kewajiban moral memiliki sifat yang harus dilakukan namun tidak terikat pada hukum apapun. Jadi apabila seorang individu tidak melaksanakan kewajiban tersebut, maka tidak akan mendapatkan sanksi apapun. Melainkan individu tersebut hanya akan merasakan tidak enak, sungkan dan lain sebagainya. Kewajiban moral merupakan kewajiban yang ada dalam masyarakat yang dilakukan sesuai dengan keadaan yang ada. Sebagai contoh menghormati orang yang lebih tua dan merawat serta menjaga kedua orangtua kita sendiri saat mereka sudah tua, bukan merupakan kewajiban hukum. Belum ada bahkan tidak ada hukum yang mendesak seorang individu untuk melakukan kedua hal tersebut. Kedua hal tersebut wajib dilakukan karena kedua hal itu sudah masuk kedalam ranah kewajiban moral seorang individu. Seperti yang dikatakan di awal, bahwa kewajiban dan hak sama-sama mengambil peran penting dalam kehidupan bermasyarakat. Akan menjadi tidak tepat apabila seorang individu hanya berlomba-lomba untuk mendapatkan hak tanpa memenuhi kewajiban yang harus mereka laksanakan. Individu yang memiliki perangan seperti ini tentu akan menjadi biang terciptanya kesan dan dampak yang bernilai negatif. Maka dari itu, menjadi sebuah keharusan dari seorang individu untuk menyadari kenyataan bahwa seperti individu lainnya, sebelum menikmati manisnya hak mereka, mereka juga harus melaksanakan dan menyelesaikan kewajiban mereka baik terhadap individu lain maupun terhadap suatu aspek tertentu. Setelah mengetahui arti dari hak dan kewajiban, kini saatnya kami membahas mengenai perbedaan dari kedua hal tersebut. Perbedaan Hak dan Kewajiban Terdapat beberapa perbedaan antara hak dan kewajiban dari berbagai aspek, berikut perbedaannya. 1. Arti Hak dan Kewajiban Hak adalah suatu kesempatan/kemampuan seorang individu untuk melakukan atau bahkan mendapatkan sesuatu. Sedangkan untuk hak asasi manusia merupakan suatu hak istimewa yang sudah melekat dalam diri seorang individu sedari mereka dilahirkan ke dunia, hak tersebut diberikan kepada seluruh masyarakat melalui organisasi pemerintahan yang ada dalam negara tersebut. Kewajiban adalah suatu keharusan yang harus dilakukan seorang individu untuk memenuhi keharusan/tugas individu tersebut. merupakan tanggung jawab bagi setiap individu untuk melaksanakan dan memenuhi kewajiban mereka. Tanggung jawab ini diberikan oleh organisasi pemerintah kepada masing-masing individu yang menjadi warga negara dari negara tersebut. 2. Fungsi Hak dan Kewajiban – Hak berfungsi untuk dimiliki atau didapatkan oleh semua individu. – Kewajiban berfungsi sebagai bentuk tanggung jawab seorang individu dan mereka harus memenuhinya untuk mendapatkan hak mereka. 3. Ditujukan Untuk Siapa – Hak ditujukan untuk diri sendiri. – Kewajiban ditujukan untuk diri sendiri dan sebagian besar untuk orang lain atau kelompok. 4. Hubungan Terhadap Masyarakat – Hak merupakan hal yang individu dapatkan dari lingkungannya masyarakat sekitarnya – Kewajiban merupakan hal yang individu lakukan untuk lingkungannya masyarakat sekitarnya 5. Ketetapan – Hak berpotensi untuk dipertahankan atau bahkan ditantang oleh pengadilan yang menanganinya. – Kewajiban seorang warga negara tidak ditantang oleh pengadilan yang menanganinya. 6. Landasan – Hak berlandaskan pada semua hak yang diberikan kepada seorang individu. – Kewajiban berlandaskan pada kinerja seorang individu dalam melaksanakan serta memenuhi tugas dan tanggung jawabnya. Hak menjadi prinsip sosial, etika atau legal dari keleluasaan seseorang individu untuk mengatur dirinya sendiri, sedangkan kewajiban merupakan suatu tanggung jawab seorang individu untuk mewajibkan dirinya dalam melaksanakan dan memenuhi tugas-tugasnya. Hak dan kewajiban sangat erat, sehingga apabila kita tidak memenuhi kewajiban maka kita tidak akan mendapatkan hak kita. Hak dapat kita artikan sebagai aturan normatif yang dimiliki oleh masyarakat dan ditetapkan oleh yurisdiksi hukum yang ada. Setiap individu wajib hukumnya mendapatkan hak mereka, tidak ada batasan mengapa seorang individu tidak mendapatkan hak mereka. Hak biasanya tertulis pada undang-undang, dengan begitu masyarakat akan mudah dalam menentang dan mempertahankan hak tersebut di pengadilan. Hak sendiri didasarkan pada kumpulan tindakan dan tanggung jawab yang sudah disepakati dan menjadi harapan terciptanya rasa saling menghormati dan perilaku gotong royong. Hak bukan sekadar bentuk keleluasaan individu untuk melakukan dan mendapatkan apa yang mereka mau. Melainkan, hak merupakan sebuah landasan atau pondasi dalam meningkatkan kinerja masyarakat dalam menggambarkan jati diri mereka. Dengan peningkatan tersebutlah yang membuat kita dapat melahirkan masyarakat dengan budaya kita saat ini. Landasan atau pondasi lainnya adalah kewajiban, karena sebelum mendapatkan hak maka seseorang harus melaksanakan kewajibannya. Kewajiban ini biasanya berbentuk tugas yang diberikan kepada seorang individu. Tugas biasanya diberi waktu tenggat yang disebut dengan “jatuh tempo” dengan adanya tenggat ini membuat seolah-olah individu yang mengerjakan tugas memiliki hutang kepada pemberi tugas. Menyelesaikan tugas sesuai tenggat waktu dinilai penting untuk menjaga hak individu tersebut. Perbedaan yang paling utama antara hak dan kewajiban ialah hak dilandaskan pada hak istimewa yang sudah diberikan pada seorang individu sejak mereka dilahirkan ke dunia sedangkan untuk kewajiban diberikan kepada individu atas dasar kemampuan melakukan kewajiban tersebut. merupakan suatu keharusan untuk memenuhi kewajiban tersebut demi mendapatkan hak mereka pula. Hak istimewa dapat individu dapatkan ketika telah berhasil memenuhi kewajibannya dan kita sudah menyinggung hak tersebut selama pembahasan ini. Tapi tahukah Anda? Ternyata ada beberapa karakteristik sendiri untuk dapat menyebut hak menjadi hak istimewa. Berikut ini karakteristiknya. – Hak istimewa adalah hak yang diberikan orang lain kepada Anda. – Hak istimewa biasanya sudah dimiliki oleh orang-orang tertentu dan orang-orang lainnya tidak memiliki hak tersebut. Kita dapat ambil contoh seperti orang-orang yang memiliki potensi untuk melanjutkan sekolah ke Perguruan Tinggi secara gratis, sementara orang lain harus membayar untuk melanjutkan sekolah. – Hak istimewa sangat berpotensi dan rawan untuk menjadi bahan perdebatan dan persengketaan antar individu. Kita dapat ambil contoh seperti hak istimewa seorang individu dalam merawat kesehatannya secara gratis. – Hak istimewa sangat berpotensi menimbulkan keirian kepada individu lain yang sama-sama melaksanakan kewajiban namun mendapatkan hak yang berbeda. Agar lebih jelas mengenai perbedaan dari hak dan hak istimewa. Berikut akan kami bahas arti dari hak biasa dan hak istimewa yang dimiliki oleh seorang individu. – Hak merupakan suatu hal yang sudah dicap kepemilikan oleh setiap individu dan dipercayai oleh semua individu sebagai sifat dan bentuk tolak ukur kualitas dari seorang individu yang melaksanakan suatu kewajiban yang mereka emban, termasuk kewajiban pasif dan negatif pada individu lainnya. – Hak istimewa merupakan hak yang seorang individu minta setelah melakukan suatu kewajiban khusus atau bisa juga secara cuma-cuma diberikan kepada individu tersebut dengan maksud sebagai bentuk bantuan yang diberikan kepada individu yang sudah memenuhi kewajiban aktif atau positif dari individu yang memberikan kewajiban tersebut. Kebanyakan orang cenderung melihat diri mereka sendiri memiliki hak dan kewajiban. Kecenderungan itu sampai pada titik dimana mereka merasa berkuasa dan memiliki semua hak atas segala sesuatu yang ada. Padahal di mata individu lainnya, mereka hanyalah memiliki segala kewajiban yang harus dikerjakan dan diselesaikan. Dengan pola pikir yang seperti ini dapat menimbulkan potensi akan seperti apa perilaku dan tindakan mereka di masa yang akan datang. Sedangkan, kita semua adalah individu yang sama-sama melaksanakan kewajiban dan menerima hak yang sama pula, hanya berbeda porsinya saja sesuai dengan kesanggupan masing-masing individu. Sebagian besar individu hanya memusatkan pada satu perhatian dan perhatian lainnya akan diabaikan. Intinya, perbedaan antara kedua hal tadi, hak dan kewajiban adalah bahwa seperti yang kita tahu hak diberikan kepada individu lain guna menjaga keleluasaan serta kebebasan dasar individu tersebut, sedangkan untuk kewajiban kepada individu-individu yang dinilai dapat menyelesaikan kewajiban-kewajiban tersebut untuk mendapatkan hak-hak mereka. Penyalahgunaan wewenang dalam memberikan kewajiban dan menghadiahkan hak kepada individu lain dapat menyebabkan timbulnya kebingungan antar individu. Oleh sebab itu, si pemberi kewajiban haruslah benar-benar menggunakan kekuasaannya secara tepat agar tidak timbul kesenjangan antar individu. Nah itulah beberapa penjelasan mengenai perbedaan antara hak dan kewajiban. Disamping itu, kami juga telah memberikan beberapa penjelasan mengenai jenis lain dari hak, yaitu hak istimewa dan bagaimana proses terbentuknya hak istimewa tersebut. Kami juga menjelaskan beberapa masalah yang disebabkan oleh pembagian hak dan kewajiban yang tidak tepat. Semoga artikel ini membantu! ePerpus adalah layanan perpustakaan digital masa kini yang mengusung konsep B2B. Kami hadir untuk memudahkan dalam mengelola perpustakaan digital Anda. Klien B2B Perpustakaan digital kami meliputi sekolah, universitas, korporat, sampai tempat ibadah." Custom log Akses ke ribuan buku dari penerbit berkualitas Kemudahan dalam mengakses dan mengontrol perpustakaan Anda Tersedia dalam platform Android dan IOS Tersedia fitur admin dashboard untuk melihat laporan analisis Laporan statistik lengkap Aplikasi aman, praktis, dan efisienKonsepcivil society terus dikembangkan diantaranya oleh G.W. F Hegel (1770-1831 M). Civil society menurut pandangan Hegel adalah sebagai kelompok subordinatif terhadap negara. Lebih lanjut, Hegel menjelaskan bahwa dalam sruktur sosial civil society terdapat tiga entitas sosial: keluarga, masyarakat sipil, dan negara.
BerandaKlinikPerlindungan KonsumenHak dan Kewajiban Ko...Perlindungan KonsumenHak dan Kewajiban Ko...Perlindungan KonsumenKamis, 28 Juli 2022Apa saja hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha?Upaya pemerintah untuk melindungi dan menjamin hak konsumen tercantum dalam UU Perlindungan Konsumen. UU Perlindungan Konsumen memberikan sejumlah perlindungan bagi konsumen baik dalam ranah hukum privat maupun hukum publik. Oleh karena itu, terdapat hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatannya. Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya. Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra dan Kewajiban Konsumen Hak-hak konsumen itu apa saja? Hak konsumen diatur dalam Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen, sebagai berikuthak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; danhak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan jika ditanya sapa saja kewajiban dari konsumen? Kewajiban konsumen diatur dalam Pasal 5 UU Perlindungan Konsumen yaitumembaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;beriktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati; danmengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara konsumen tidak hanya diatur dalam peraturan nasional, namun juga diatur berdasarkan hukum internasional. John F. Kennedy mengemukakan setidaknya ada 4 empat hak konsumen yang wajib dilindungi, terdiri dari[1]The right to safety, atau hak memperoleh keamanan. Hak ini ditujukan untuk melindungi konsumen dari pemasaran barang dan/atau jasa yang membahayakan keselamatan konsumen. Intervensi dan tanggung jawab pemerintah dalam rangka menjamin keselamatan konsumen sangat penting, maka dari itu regulasi konsumen sangat dibutuhkan untuk menjaga konsumen dari perilaku produsen yang dapat merugikan keselamatan right to choose, yakni hak untuk memilih. Bagi konsumen, hak memilih adalah hak prerogatif konsumen yakni apakah ia akan membeli atau tidak membeli barang dan/atau jasa right to be informed, yaitu hak mendapatkan informasi. Dalam hak ini, keterangan mengenai barang yang akan dibeli konsumen harus lengkap dan jujur, agar tidak menyesatkan right to be heard, atau hak untuk didengar. Hak ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa konsumen harus diperhatikan dalam kebijaksanaan pemerintah, termasuk turut didengar dalam pembentukkan kebijaksanaan. Selain itu, keluhan dan harapan konsumen juga wajib didengar oleh yang telah dijelaskan pada artikel dengan judul Hukum Perlindungan Konsumen Cakupan, Tujuan, dan Dasarnya, United Nations atau Perserikatan Bangsa-Bangsa “PBB” mengesahkan Guidelines for Consumer Protection, yakni sebuah pedoman yang mengatur prinsip utama konsumen yang efektif, undang-undang perlindungan konsumen, lembaga penegakan dan sistem ganti konsumen juga dikemukakan oleh International Organization of Consumers Union “IOCU” yakni terdapat 4 empat hak dasar konsumen, sebagai berikut[2]Hak untuk memperoleh kebutuhan hidup;Hak untuk memperoleh ganti rugi;Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen; danHak untuk memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan itu, Masyarakat Ekonomi Eropa juga menetapkan hak dasar konsumen yang perlu mendapatkan perlindungan sepertiHak perlindungan kesehatan dan keamanan;Hak kepentingan ekonomi;Hak mendapat ganti rugi;Hak atas penerangan; danHak untuk dan Kewajiban Pelaku Usaha Dikutip dari Pasal 6 UU Perlindungan Konsumen, hak pelaku usaha meliputihak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beriktikad tidak baik;hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; danhak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan kewajiban pelaku usaha tercantum dalam Pasal 7 UU Perlindungan Konsumen, yaituberiktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; danmemberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan pelaku usaha dalam menjalankan usahanya dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang maupun jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan, tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, serta jumlah dalam hitungan sebagaimana dinyatakan dalam label atau etiket barang, dan lain-lain sebagaimana disebut dalam Pasal 8 UU Perlindungan pelaku usaha menawarkan barang dan/atau jasa, ia juga dilarang untuk melakukan pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis konsumen.[3] Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha dapat Anda temukan selengkapnya pada Bab IV UU Perlindungan juga Perlindungan Hukum Konsumen Belanja OnlineKesimpulannya, salah satu aspek terpenting mengenai hak dan kewajiban para pihak adalah penyediaan informasi yang jelas dan jujur mengenai barang dan/atau jasa.[4] UU Perlindungan Konsumen secara tegas mengatur hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha dalam menjalakan kegiatan usaha. Namun, selain hukum nasional, hukum internasional dan organisasi internasional juga menetapkan hak konsumen yang diatur dalam Guidelines for Consumer Protection, dan juga ditetapkan melalui IOCU juga Masyarakat Ekonomi jawaban dari kami, semoga HukumUndang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Nugrahaningsih dan Mira Erlinawati, Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Online, Sukoharjo CV Pustaka Bengawan, 2017;Yapiter Marpi, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen atas Keabsahan Kontrak Elektronik dalam Transaksi E-Commerce, Tasikmalaya PT. Zona Media Mandiri, 2020;Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta Kencana Prenada Media Group, 2013;Guidelines for Consumer Protection, yang diakses pada 27 Juli 2022, pukul WITA.[1] Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta Kencana Prenada Media Group, 2013, hal. 47-48[2] Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta Kencana Prenada Media Group, 2013, hal. 49[3] Pasal 15 UU Perlindungan Konsumen[4] Yapiter Marpi, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen atas Keabsahan Kontrak Elektronik dalam Transaksi E-Commerce, Tasikmalaya PT. Zona Media Mandiri, 2020, hal. 117Tags
Makalahini disusun sebagai tugas matakuliah “Akuntansi Syariah ” dengan judul “MAKALAH KERANGKA DASAR PENYUSUNAN DAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN SYARIAH”. kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang mendasar dalam makalah ini baik dari segi kalimat maupun tata bahasa.
Pengertian pelaku usaha menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Menurut Penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian tersebut meliputi perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor dan lain-lain. Pengertian pelaku usaha menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut dapat dijabarkan menjadi beberapa unsur/syarat, yaitu Bentuk atau wujud dari pelaku usaha adalah Orang perorangan, yaitu setiap individu yang melakukan kegiatan usahanya secara seorang diri. Badan usaha, adalah kumpulan individu yang secara bersama-sama melakukan kegiatan usaha. Badan usaha dapat dikelompokkan kedalam dua kategori, yaitu Badan hukum, misalnya perseroan terbatas Bukan badan hukum, misalnya firma atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha secara insidentill. Contoh sederhana dari sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha secara insidentil adalah pada saat banjir dan banyak mobil yang mogok, beberapa orang pemuda menawarkan jasa untuk mendorong mobil yang mogok dengan syarat diberikan imbalan sejumlah uang. Badan usaha tersebut harus memenuhi salah satu kriteria berikut Didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum Negara Republik Indonesia Melakukan kegiatan di wilayah hukum Negara Republik Indonesia Perbedaan antara didirikan, berkedudukan dan melakukan kegiatan adalah didirikan erat kaitannya dengan badan hukum, misalnya perseroan terbatas yang berdasarkan anggaran dasarnya didirikan di Indonesia, sedangkan berkedudukan cakupannya lebih luas dari didirikan. Istilah berkedudukan tidak hanya melekat pada badan hukum, melainkan juga pada non badan hukum, baik individu maupun sekelompok orang. Keterangan mengenai tempat kedudukan dapat ditemukan di tanda pengenal seperti KTP atau surat izin praktek. Istilah melakukan kegiatan lebih luas dibanding berkedudukan, misalnya tenaga medis yang berasal dari luar negeri dan melakukan pengobatan di Indonesia. Mereka bukan badan hukum, sehingga tidak didirikan di Indonesia, serta tidak berkedudukan di Indonesia, namun mereka tetap harus tunduk pada ketentuan yang berlaku di Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Penggunaan frase “di wilayah hukum Indonesia” memiliki cakupan yang lebih luas dibanding hanya menggunakan frase “di Indonesia.” Istilah wilayah hukum Indonesia juga mencakup daerah-daerah lain dimana hukum Indonesia berlaku, misalnya di kapal laut dan pesawat Indonesia serta di kedutaan besar Indonesia yang berada di negara lain. Kegiatan usaha tersebut harus didasarkan pada perjanjian Di dalam berbagai bidang ekonomi. Pengertian ini sangat luas, bukan hanya pada bidang produksi. Melalui penjabaran unsur/syarat pelaku usaha tersebut kita dapat melihat bahwa pengertian pelaku usaha menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen sangat luas. Pelaku usaha menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen bukan hanya produsen, melainkan hingga pihak terakhir yang menjadi perantara antara produsen dan konsumen, seperti agen, distributor dan pengecer atau yang sering disebut konsumen perantara. Hak pelaku usaha Seperti halnya konsumen, pelaku usaha juga memiliki hak dan kewajiban. Hak pelaku usaha menurut ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik; hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen; hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Kewajiban pelaku usaha Kewajiban pelaku usaha menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya; memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan; memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku; memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan; memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang dterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Apabila diperhatikan dengan seksama, tampak bahwa hak dan kewajiban pelaku usaha bertimbal balik dengan hak dan kewajiban konsumen. Ini berarti hak bagi konsumen adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Demikian pula dengan kewajiban konsumen merupakan hak yang akan diterima pelaku usaha. Bila dibandingkan dengan ketentuan umum di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tampak bahwa pengaturan Undang-Undang Perlindungan Konsumen lebih spesifik. Karena di Undang-Undang Perlindungan Konsumen pelaku usaha selain harus melakukan kegiatan usaha dengan itikad baik, ia juga harus mampu menciptakan iklim usaha yang kondusif, tanpa persaingan yang curang antar pelaku usaha.
Indonesia UMKM merupakan kelompok usaha yang memiliki jumlah paling besar dan terbukti tahan terhadap berbagai macam goncangan krisis ekonomi. Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan definisi UMKM berdasarkan kwantitas tenaga kerja. Usaha kecil merupakan entitas usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 5 sampai 19
- Setiap individu terlahir dengan hak dan kewajiban yang berbeda. Hal yang membedakan keduanya ialah hak mengacu pada sesuatu yang diperoleh, sedangkan kewajiban merupakan sesuatu yang dilakukan. Namun kita kadang belum tahu definisi pengertian hak dan kewajiban. Dengan adanya hak dan kewajiban, diharapkan dapat memperkuat stabilitas masyarakat baik secara ekonomi, sosial, dan sebagai warga negara. Lantas, apa pengertian hak dan kewajiban? Melansir dari Difference Between, berikut penjelasannya. Pengertian Hak Hak didefinisikan sebagai aturan normatif yang ditetapkan oleh yurisdiksi hukum, dan dimiliki oleh rakyat. Hak adalah sesuatu yang layak diterima oleh setiap manusia, tidak peduli dari mana mereka berasal, atau dilahirkan, atau di mana mereka tinggal. Hak umumnya ditulis dalam undang-undang. Berdasarkan hal ini, orang dapat dengan mudah menggugat atau mempertahankan haknya di pengadilan. Penting untuk diingat bahwa hak didasarkan pada seperangkat perilaku dan tanggung jawab yang disepakati yang diharapkan menghasilkan rasa saling menghormati dan kerja sama. Hak bukan hanya hukum yang memungkinkan individu atau badan pemerintahan untuk melakukan atau mengatakan apa pun yang mereka inginkan. Ini adalah fondasi atau kerangka kerja di mana masyarakat sebagai keseluruhan struktur dan mendefinisikan dirinya sendiri. Itu dianggap sebagai salah satu pilar yang memungkinkan pembentukan masyarakat dan budaya kita. Pengertian Kewajiban Pilar lainnya adalah 'kewajiban', karena setiap keberadaan hak didasarkan pada keberadaan kewajibannya. Kewajiban adalah istilah yang digunakan untuk menyampaikan komitmen moral kepada seseorang atau sesuatu. Kewajiban didefinisikan sebagai hal-hal yang harus diselesaikan atau diikuti oleh seorang individu. Hal ini sangat penting bagi seorang individu untuk melakukan tugasnya, untuk melindungi hak-hak mereka untuk kepentingan masyarakat. Perbedaan Hak dan Kewajiban Perbedaan hak dan kewajiban adalah bahwa hak didasarkan pada hak istimewa yang diberikan kepada seorang individu. Sedangkan kewajiban didasarkan pada akuntabilitas pelaksanaan tugas itu oleh seorang individu. Sangatlah penting bagi orang untuk memenuhi kewajiban merekan seperti mematuhi hukum, membayar pajak, melayani di pengadilan, bersekolah, berpartisipasi dalam pemerintahan, menghormati orang lain, menghormati keragaman, dll. Demikian pula, hak warga negara adalah kebebasan berbicara, pers , petisi dan majelis, surat perintah seperempat atau penangkapan, dll. Kesimpulannya, perbedaan antara hak dan kewajiban adalah bahwa hak diberikan kepada orang-orang untuk melindungi kebebasan dasar mereka. Sedangkan kewajiban diberikan kepada mereka yang bertanggung jawab untuk menegakkan hak-hak tersebut. Nah, seperti itulah pengertian hak dan kewajiban yang perlu kalian pahami. Meskipun kerap diucapkan bersamaan, namun hak dan kewajiban memiliki perbedaan mendasar dan definisi yang nyatanya tidak sama. Kontributor Lolita Valda Claudia
PengertianAkuntansi, Konsep, Prinsip, Contoh Aplikasinya di Perbankan. 28 Januari 2022 oleh Wadiyo, S.E. Pengertian akuntansi adalah seni dan ilmu untuk menganalisa transaksi, mencatat dan menyajikannya dalam bentuk Laporan Keuangan. Laporan keuangan tersebut dibutuhkan oleh pihak internal dan eksternal.Pelaku usaha sering diartikan sebagai pengusaha yang menghasilkan barang dan jasa, seperti pembuat produk, grosir atau pengecer profesional atau setiap orang yang ikut serta dalam penyediaan barang dan jasa hingga sampai ke konsumen. Secara umum definisi atau pengertian pelaku usaha adalah setiap orang atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum atau tidak yang didirikan untuk melakukan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Pelaku usaha memiliki hak, kewajiban dan tanggung jawab serta beberapa larangan yang telah di atur oleh UU perlindungan konsumen pasal 19 yaitu UU tahun 1999, yaitu 1. Hak pelaku usaha Pasal 6 Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Hak untuk memperoleh perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam penyelesaian hukum sengketa konsumen. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan lainnya. 2. Kewajiban pelaku usaha Pasal 6 Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Menjamin kualitas barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. 3. Tanggung jawab pelaku usaha Pasal 19 Pelaku usaha bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran atau kerugian lainnya yang di alami konsumen akibat mengkonsumsi barang yang dihasilkan atau yang diperdagangkan oleh pelaku usahaSebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 ganti rugi juga bisa berupa pengembalian uang atau penggantian barang atau ajsa yang sejenis atau setara nilainya, atau perwatan kesehatan dan atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ganti rugi dilaksanakan dalam tenggat waktu 7 tujuh hari setelah tanggal ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan. 5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen. Inti dari pasal di atas adalah pelaku usaha bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul dari hasil produk/jasanya. B. Tips Menjadi Pelaku Usaha yang Kreatif 1. Kreatif dalam membuat brand. Merek atau brand merupakan suatu hal yang paling penting untuk produk yang dijual dan bisa menjadi nilai lebih dimata konsumen. 2. Kreatif dalam membuat atau mendesain kemasan Kemasan juga harus sesuai dengan produk yang dijual. Pikirkan kemasan yang tidak hanya unik dan berbeda, akan tetapi juga sesuai dengan produk yang dijual dan dapat menopang serta menjaga bentuk produk yang dijual agar tetap aman dan tidak mudah rusak. 3. Kreatif dalam membuat suatu produk. Produk harus menjadi fokus utama. Tanpa produk yang berkualitas baik, maka sulit untuk suatu bisnis akan meraih reputasi yang baik. Dan apabila tanpa kreatifitas yang baik dalam membuat produk yang unik dan baru, maka tidak mungkin bisnis dapat bersaing dengan para competitor lain yang sudah lebih dulu membuat hal yang serupa. 4. Kreatif dalam melakukan pemasaran Karena pemasaran atau promosi adalah hal yang berperan untuk mempengaruhi daya pikat konsumen serta akan menentukan seberapa banyak penjualan yang dapat dilakukan atau dijual. Itulah mengapa belajar ilmu marketing itu sangat penting. C. Kemampuan Dasar Wajib Dimiliki Pelaku Usaha Berani mencoba dan tidak takut gagalKemampuan terus berinovasiMemiliki niat dan tekad yang kuatKemampuan merencanakan sesuatuKemampuan bersyukur dan ikhlasKemampuan terus berusaha dan antang menyerah D. Manfaat Memulai Usaha di Usia Muda Membagi WaktuPengalamanMendapatkan kepercayaanFinansialJaringan semakin luasProfesionalismeKemampuan bertambahMengasa kemamuan bahasa asingMelatih mental bajaMelatih kepekaanJaminan hari tua A. Hak, Kewajiban, Tanggung Jawab Pelaku Usaha1. Hak pelaku usaha Pasal 62. Kewajiban pelaku usaha Pasal 63. Tanggung jawab pelaku usaha Pasal 19B. Tips Menjadi Pelaku Usaha yang Kreatif1. Kreatif dalam membuat brand. 2. Kreatif dalam membuat atau mendesain kemasan3. Kreatif dalam membuat suatu produk. 4. Kreatif dalam melakukan pemasaran C. Kemampuan Dasar Wajib Dimiliki Pelaku UsahaD. Manfaat Memulai Usaha di Usia Mudakewajibanharus diutamakan; hak harus didahulukan; hak dan kewajiban berjalan seimbang; hak dan kewajiban boleh diabaikan; Semua jawaban benar; Jawaban: C. hak dan kewajiban berjalan seimbang. Dilansir dari Ensiklopedia, pernyataan yang tepat mengenai hak dan kewajiban adalah hak dan kewajiban berjalan seimbang. Itulah tadi jawaban dari
- Subyek hukum internasional adalah adalah pihak-pihak pembawa hak dan kewajiban hukum dalam pergaulan internasional. Berikut ini penjelasannya Subyek hukum internasional Menurut I Wayan Parthiana dalam Pengantar Hukum Internasional 1990 subyek hukum internasional adalah pemegang atau pendukung hak dan kewajiban menurut hukum setiap pemegang atau pendukung hak dan kewajiban menurut hukum internasional adalah subyek hukum internasional atau subjek hukum internasional. Menurut F Sugeng Istanto dalam Studi Kasus Hukum Internasional 1988, yang dianggap sebagai subyek hukum bagi hukum internasional adalah negara, organisasi internasional dan individu. Subyek hukum internasional adalah pihak-pihak pembawa hak dan kewajiban hukum dalam pergaulan internasional. Subyek hukum internasional meliputi Baca juga PBB Sejarah, Tujuan, dan Tugasnya Negara Menurut Konvensi Montevideo 1949 mengenai Hak dan Kewajiban Negara, kualifikasi suatu negara sebagai subyek hukum internasional adalah mempunyai penduduk yang tetap, wilayah tertentu, pemerintahan yang sah dan kemampuan mengadakan hubungan dengan negara lain. Negara dinyatakan sebagai subyek hukum internasional yang pertama karena kenyataan menunjukkan bahwa yang pertama melakukan hubungan internasional adalah negara. Aturan-aturan yang disediakan masyarakat internasional berupa aturan tingkah laku yang harus ditaati oleh negara apabila negara-negara saling mengadakan hubungan. Negara yang menjadi subyek hukum internasional adalah negara yang merdeka, berdaulat dan tidak merupakan bagian dari suatu negara. Artinya, mempunyai pemerintahan sendiri secara penuh dan kekuasaan penuh terhadap warga negara dalam lingkungan kewenangan negara itu. Baca juga Dewan Keamanan PBB Fungsi, Tugas dan Anggota Tahta suci Vatikan Yang dimaksud dengan Tahta Suci Vatikan adalah gereja Katolik Roma yang diwakili oleh Paus di Vatikan.
